Tag Archives: perpajakan

Insentif Pajak PBB Jakarta 2021

Kabar baik dari Pemda DKI Jakarta! Pergub DKI Jakarta nomor 60 tahun 2021 baru saja diterbitkan tanggal 16 Agustus 2021. Isinya tentang insentif fiskal tahun 2021, termasuk pajak PBB dan BPHTB. Apa saja isinya?

Pergub No 60 tahun 2021

First thing first, baca dulu isi Pergub tersebut. (Klik link di atas).

Isinya membahas tentang insentif untuk:

  • PBB-P2
  • PKB
  • BBNKB
  • BPHTB
  • Reklame

Yang akan kita bahas adalah PBB-P2 dan BPHTB, karena yang lainnya juga saya tidak mengerti.

Insentif BPHTB

Insentif BPHTB Jakarta 2021

Bagi yang melakukan pembelian rumah atau rusun dalam waktu dekat, selamat kamu dapat insentif BPHTB. Tentunya dengan syarat nilai transaksi (NPOP) 2M-3M saja.

Diskonnya sebesar 50% (bayar di Agustus 2021), 25% (bayar di September-Oktober 2021), dan 10% (bayar di November-Desember 2021).

Menarik? Silakan disegerakan untuk transaksi jual belinya. Toh dari pemerintah juga sudah diberikan insentif PPN sampai akhir tahun 2021. Jadi dapat 2 insentif sekaligus.

Insentif pajak PBB

Kalau yang ini bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak orang. Isinya adalah:

1. Bagi yang menunggak PBB

Insentif tunggakan PBB Jakarta 2021

Dapat diskon 10% dari tunggakan PBB tahun 2013-2020 dan sanksi (denda) dihapuskan. Kalau bayar bulan Agustus-September 2021 ya.

Tapi disarankan bayar Agustus 2021 saja. Kenapa? Supaya dapat diskon lagi untuk PBB 2021.

Insentif pajak PBB Jakarta 2021

Kalau masih ada tunggakan, PBB 2021 tidak dapat diskon.

Besaran diskonnya juga berbeda-beda:

  • 20% kalau bayar Agustus 2021
  • 15% kalau bayar September 2021

Maka diskon paling besar kalau kita bayar tunggakan PBB berikut PBB 2021 di bulan Agustus.

Cara bayarnya normal seperti biasa. Pakai sistem pembayaran manapun sudah otomatis terdiskon saat transaksi.

Kalau tidak terdiskon, kemungkinan objek pajak tersebut ada tunggakan. Coba cek status pembayaran tahun-tahun lalu di sini.

Kalau sudah bayar PBB 2021 sebelum Pergub bagaimana?

Kompensasi PBB 2021

Bagi yang sudah bayar full PBB 2021 sebelum Pergub terbit, tenang saja. Ada kompensasi. Tapi ya gitu, ada usaha lebih karena kompensasinya harus diajukan dalam waktu 60 hari sejak Pergub. Atau paling lambat tanggal 15 OKtober 2021.

Nanti diskonnya didapat 20% untuk PBB 2022.

Permohonannya diajukan ke kantor UPPPD di wilayah kamu.

Baca juga : Cara lapor SPT Pajak orang pribadi

Hati-hati Pajak P2P Lending

Untuk yang sudah atau ingin masuk dalam investasi P2P Lending, coba pertimbangkan faktor perpajakannya. Pajak P2P Lending memang berbeda dengan pajak untuk penghasilan dari investasi lainnya. Jadi mulai hitung-hitung.

Dasar pajak P2P Lending

Mulai di titik awal ini, kita samakan persepsi dulu kalau semua yang berpenghasilan wajib membayar pajak. Betul?

Maka jika kita mau investasi di P2P Lending, maka akan mendapatkan penghasilan dalam bentuk bunga. Bunga tersebut yang akan menjadi objek pajak yang harus disetor ke negara.

Hanya saja berapa yang harus dibayar?

Siapa yang akan mengurusnya karena ada 3 pihak dalam proses P2P Lending?

Tarif Pajak P2P Lending

Hingga saat ini sebenarnya belum ada peraturan pajak mengenai tarif P2P Lending atau fintech lain. Oleh sebab itu, hingga saat ini tarif pajak P2P Lending disamakan dengan proses pendapatan bunga dari pinjaman konvensional lainnya.

Kita kan sebagai orang pribadi yang karyawan setiap tahun akan lapor SPT Tahunan. Hitungnya pakai PPh 21 ya. Tarifnya ada di bawah ini.

PKP*Tarif
0 – 50.000.0005%
50.000.000 – 250.000.00015%
250.000.000 – 500.000.00025%
> 500.000.00030%
*PKP = Penghasilan Kena Pajak setahun

Jadi makin tinggi penghasilan kita, kena tarif pajak makin besar. Itu disebutnya pajak progresif.

Jadi walaupun kita sudah dipotong PPh 21 setiap bulan oleh kantor kita, maka di akhir tahun kita harus menambahkan penghasilan kita dari P2P lending juga. Dari situ akan dihitung kembali pajak tambahan yang harus dibayar ke negara.

Belajar mengenai pajak, bisa cek ke website DJP Pajak.

Jika sudah dipotong saat terima bunga?

Ada beberapa platform yang memberikan pinjaman ke perusahaan. Nah si Perusahaan (borrower) boleh memotong pajak atas bunga yang dibayarkan sebelum diberikan ke lender. Tarifnya 15% non final memakai PPh 23.

Potongan pajak tersebut nantinya akan disetor ke negara dan dibuatkan Bukti Potong. Kita bisa pakai Bukti Potong ini juga sebagai bukti kalau sudah disetor ke negara.

Cara lapor P2P Lending dalam SPT bisa dilihat di sini.

Karena hanya dipotong 15%, jika kamu termasuk dalam PKP di atas 250 juta setahun, maka tarifnya mengikuti PPh 21. Ada kekurangan pajak yang harus dibayar oleh kamu pribadi.

Bandingkan dengan pajak instrumen lain

Berinvestasi dalam P2P lending memang harus memperhitungkan faktor pajak karena instrumen ini termasuk salah satu yang dikenakan pajak tertinggi.

Untuk perbandingan, kita pakai yang sama-sama sistemnya memberi pinjaman.

Jika kita memberi pinjaman ke bank dalam bentuk tabungan dan deposito, bunga kita akan dipotong 20%.

Memberi pinjaman ke pemerintah dalam bentuk obligasi atau SBN Ritel, kupon kita akan dipotong 15%.

Untuk orang pribadi yang berpenghasilan di atas 250 juta setahun, coba hitung-hitung, berapa bunga nett yang akan diterima jika sudah dipotong pajak. Apakah sebanding dengan deposito atau obligasi?

Masih perlu regulasi tambahan

Karena P2P Lending terhitung masih baru di Indonesia, jadi maklum kalau belum terlalu lengkap seperti peraturan perbankan. Ada celah dalam pajak P2P tersebut.

Sementara tidak semua investor memiliki kesadaran untuk melaporkan dan membayar pajak.

Jika deposito di bank, bank akan memotong pajak atas bunga saat pembayaran bunga. Investor hanya terima nett saja.

Bagaimana dengan P2P? Siapa yang harus memotong pajak? Si peminjam atau platform?

Jika borrower yang wajib memotong pajak, bagaimana dengan mereka yang meminjam secara perorangan? Yang mungkin kemampuan administrasi pajak tidak sebaik korporasi.

Jika si platform, sebetulnya mereka tidak berhak memotong karena bukan mereka yang menerima pinjaman dan membayar bunga. Platform hanya sebagai perantara saja.

Penutup

Mengembangkan dana melalui instrumen P2P Lending memang boleh, namun perlu mempertimbangkan beberapa faktor, baik dari imbal hasil, risiko, platform, hingga pajak.

Semakin tinggi penghasilan kita, semakin tinggi tarif yang pajak P2P kita. Jadi hitung benar-benar.

Menurutmu post ini bermanfaat? Boleh bantu untuk share post ini. Terima kasih.

Lapor Pajak Untuk P2P Lending

Bagi yang sudah berinvestasi di P2P Lending maka harus melaporkan pajak dalam SPT Tahunan Orang Pribadi. Bagaimana caranya?

P2P Lending itu apa? Pengenalan mengenai instrumen ini dapat kamu cek di sini.

Apapun jenis instrumennya, biasa Wajib Pajak harus melaporkan instrumen tersebut dalam 2 bagian, yaitu:

  1. Sebagai penghasilan
  2. Sebagai harta

Penghasilan P2P Lending adalah objek pajak

Apapun jenis SPT kita, baik 1770, 1770S atau 1770SS, penghasilan P2P Lending selama 1 tahun harus direkapitulasi sendiri dan totalnya dilaporkan sebagai penghasilan.

Penghasilan P2P Lending bisa ditaruh dalam kolom Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya, seperti di bawah ini.

Dalam SPT 1770S – Lampiran I – Bagian A.

Penghasilan dari P2P Lending ini masuk ke kategori No 1. Bunga. Isi senilai total nett yang diterima selama 1 tahun (nilai 100%).

Nanti total dari Bagian A akan masuk ke Lembar Induk SPT untuk perhitungan penghasilan neto.

Lembar induk SPT 1770 S

Jika kita mendanai sebuah Perusahaan, biasanya Perusahaan tersebut sudah memotong pajak untuk penghasilan P2P Lending ini. Kita kena potong PPh 23 sebesar 15% dari imbal hasil (tidak final) dan kita akan menerima Bukti Potong.

PPh tidak final, artinya penghasilan ini akan digabung dengan penghasilan lain selama setahun, kemudian pajak dihitung menggunakan tarif pajak yang berlaku. Untuk saat ini, tarifnya sebagai berikut:

Sumber : Online-Pajak

Bukti Potong ini juga kita laporkan dalam SPT sebagai kredit pajak. Karena sudah dipotong oleh Perusahaan, maka kita tidak perlu bayar lagi. Kita isi di 1770S – Lampiran I – Bagian C : Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain.

Lapor Pajak P2P Lending

Namun, jika kita mendanai pihak non perusahaan yang mereka tidak berhak potong pajak, maka yang akan kita terima adalah Full 100%. Pajak 15% sendiri harus kita bayarkan sebagai kurang bayar di SPT Tahunan.

Buat yang kurang bayar (harus bayar sendiri), buat kode billing di e-Billing dengan ketentuan seperti di bawah ini.

P2P Lending di Kolom Harta

Investasi P2P Lending yang masih berjalan di tanggal akhir tahun (31 Desember) dicatat adalah harta kita dan juga dilaporkan di SPT di 1770S – Lampiran II – Bagian B : Daftar Harta pada Akhir Tahun.

  • Masukkan ke Kode Harta 039 : Investasi Lainnya (karena hingga per 11 April 2020, belum ada kode harta khusus untuk P2P Lending).
  • Tahun perolehan diisi tahun awal harta tersebut.
  • Harga perolehan adalah Nilai saldo per 31 Desember.
  • Keterangan diisi nama investasi dan platform investasi.

Penutup

Jadi sebelum melapor SPT Tahunan biasanya kumpulkan semua data yang diperlukan untuk input. Input Laporan SPT Tahunan tidak sulit. Biasanya yang sulit adalah pengumpulan data. Apalagi jika tidak dilakukan secara reguler.

Jika ada kesulitan dalam pelaporan pajak, bisa contact saya atau visit ke website resmi pajak.

Baca juga :

  • Untuk cara lapor SPT Tahunan Orang Pribadi, klik di sini.
  • Untuk cara lapor pajak untuk reksa dana, klik di sini.

Menurutmu post ini bermanfaat? Boleh bantu untuk share post ini. Terima kasih.