Tag Archives: pajak

Insentif Pajak PBB Jakarta 2021

Kabar baik dari Pemda DKI Jakarta! Pergub DKI Jakarta nomor 60 tahun 2021 baru saja diterbitkan tanggal 16 Agustus 2021. Isinya tentang insentif fiskal tahun 2021, termasuk pajak PBB dan BPHTB. Apa saja isinya?

Pergub No 60 tahun 2021

First thing first, baca dulu isi Pergub tersebut. (Klik link di atas).

Isinya membahas tentang insentif untuk:

  • PBB-P2
  • PKB
  • BBNKB
  • BPHTB
  • Reklame

Yang akan kita bahas adalah PBB-P2 dan BPHTB, karena yang lainnya juga saya tidak mengerti.

Insentif BPHTB

Insentif BPHTB Jakarta 2021

Bagi yang melakukan pembelian rumah atau rusun dalam waktu dekat, selamat kamu dapat insentif BPHTB. Tentunya dengan syarat nilai transaksi (NPOP) 2M-3M saja.

Diskonnya sebesar 50% (bayar di Agustus 2021), 25% (bayar di September-Oktober 2021), dan 10% (bayar di November-Desember 2021).

Menarik? Silakan disegerakan untuk transaksi jual belinya. Toh dari pemerintah juga sudah diberikan insentif PPN sampai akhir tahun 2021. Jadi dapat 2 insentif sekaligus.

Insentif pajak PBB

Kalau yang ini bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak orang. Isinya adalah:

1. Bagi yang menunggak PBB

Insentif tunggakan PBB Jakarta 2021

Dapat diskon 10% dari tunggakan PBB tahun 2013-2020 dan sanksi (denda) dihapuskan. Kalau bayar bulan Agustus-September 2021 ya.

Tapi disarankan bayar Agustus 2021 saja. Kenapa? Supaya dapat diskon lagi untuk PBB 2021.

Insentif pajak PBB Jakarta 2021

Kalau masih ada tunggakan, PBB 2021 tidak dapat diskon.

Besaran diskonnya juga berbeda-beda:

  • 20% kalau bayar Agustus 2021
  • 15% kalau bayar September 2021

Maka diskon paling besar kalau kita bayar tunggakan PBB berikut PBB 2021 di bulan Agustus.

Cara bayarnya normal seperti biasa. Pakai sistem pembayaran manapun sudah otomatis terdiskon saat transaksi.

Kalau tidak terdiskon, kemungkinan objek pajak tersebut ada tunggakan. Coba cek status pembayaran tahun-tahun lalu di sini.

Kalau sudah bayar PBB 2021 sebelum Pergub bagaimana?

Kompensasi PBB 2021

Bagi yang sudah bayar full PBB 2021 sebelum Pergub terbit, tenang saja. Ada kompensasi. Tapi ya gitu, ada usaha lebih karena kompensasinya harus diajukan dalam waktu 60 hari sejak Pergub. Atau paling lambat tanggal 15 OKtober 2021.

Nanti diskonnya didapat 20% untuk PBB 2022.

Permohonannya diajukan ke kantor UPPPD di wilayah kamu.

Baca juga : Cara lapor SPT Pajak orang pribadi

Hati-hati Pajak P2P Lending

Untuk yang sudah atau ingin masuk dalam investasi P2P Lending, coba pertimbangkan faktor perpajakannya. Pajak P2P Lending memang berbeda dengan pajak untuk penghasilan dari investasi lainnya. Jadi mulai hitung-hitung.

Dasar pajak P2P Lending

Mulai di titik awal ini, kita samakan persepsi dulu kalau semua yang berpenghasilan wajib membayar pajak. Betul?

Maka jika kita mau investasi di P2P Lending, maka akan mendapatkan penghasilan dalam bentuk bunga. Bunga tersebut yang akan menjadi objek pajak yang harus disetor ke negara.

Hanya saja berapa yang harus dibayar?

Siapa yang akan mengurusnya karena ada 3 pihak dalam proses P2P Lending?

Tarif Pajak P2P Lending

Hingga saat ini sebenarnya belum ada peraturan pajak mengenai tarif P2P Lending atau fintech lain. Oleh sebab itu, hingga saat ini tarif pajak P2P Lending disamakan dengan proses pendapatan bunga dari pinjaman konvensional lainnya.

Kita kan sebagai orang pribadi yang karyawan setiap tahun akan lapor SPT Tahunan. Hitungnya pakai PPh 21 ya. Tarifnya ada di bawah ini.

PKP*Tarif
0 – 50.000.0005%
50.000.000 – 250.000.00015%
250.000.000 – 500.000.00025%
> 500.000.00030%
*PKP = Penghasilan Kena Pajak setahun

Jadi makin tinggi penghasilan kita, kena tarif pajak makin besar. Itu disebutnya pajak progresif.

Jadi walaupun kita sudah dipotong PPh 21 setiap bulan oleh kantor kita, maka di akhir tahun kita harus menambahkan penghasilan kita dari P2P lending juga. Dari situ akan dihitung kembali pajak tambahan yang harus dibayar ke negara.

Belajar mengenai pajak, bisa cek ke website DJP Pajak.

Jika sudah dipotong saat terima bunga?

Ada beberapa platform yang memberikan pinjaman ke perusahaan. Nah si Perusahaan (borrower) boleh memotong pajak atas bunga yang dibayarkan sebelum diberikan ke lender. Tarifnya 15% non final memakai PPh 23.

Potongan pajak tersebut nantinya akan disetor ke negara dan dibuatkan Bukti Potong. Kita bisa pakai Bukti Potong ini juga sebagai bukti kalau sudah disetor ke negara.

Cara lapor P2P Lending dalam SPT bisa dilihat di sini.

Karena hanya dipotong 15%, jika kamu termasuk dalam PKP di atas 250 juta setahun, maka tarifnya mengikuti PPh 21. Ada kekurangan pajak yang harus dibayar oleh kamu pribadi.

Bandingkan dengan pajak instrumen lain

Berinvestasi dalam P2P lending memang harus memperhitungkan faktor pajak karena instrumen ini termasuk salah satu yang dikenakan pajak tertinggi.

Untuk perbandingan, kita pakai yang sama-sama sistemnya memberi pinjaman.

Jika kita memberi pinjaman ke bank dalam bentuk tabungan dan deposito, bunga kita akan dipotong 20%.

Memberi pinjaman ke pemerintah dalam bentuk obligasi atau SBN Ritel, kupon kita akan dipotong 15%.

Untuk orang pribadi yang berpenghasilan di atas 250 juta setahun, coba hitung-hitung, berapa bunga nett yang akan diterima jika sudah dipotong pajak. Apakah sebanding dengan deposito atau obligasi?

Masih perlu regulasi tambahan

Karena P2P Lending terhitung masih baru di Indonesia, jadi maklum kalau belum terlalu lengkap seperti peraturan perbankan. Ada celah dalam pajak P2P tersebut.

Sementara tidak semua investor memiliki kesadaran untuk melaporkan dan membayar pajak.

Jika deposito di bank, bank akan memotong pajak atas bunga saat pembayaran bunga. Investor hanya terima nett saja.

Bagaimana dengan P2P? Siapa yang harus memotong pajak? Si peminjam atau platform?

Jika borrower yang wajib memotong pajak, bagaimana dengan mereka yang meminjam secara perorangan? Yang mungkin kemampuan administrasi pajak tidak sebaik korporasi.

Jika si platform, sebetulnya mereka tidak berhak memotong karena bukan mereka yang menerima pinjaman dan membayar bunga. Platform hanya sebagai perantara saja.

Penutup

Mengembangkan dana melalui instrumen P2P Lending memang boleh, namun perlu mempertimbangkan beberapa faktor, baik dari imbal hasil, risiko, platform, hingga pajak.

Semakin tinggi penghasilan kita, semakin tinggi tarif yang pajak P2P kita. Jadi hitung benar-benar.

Menurutmu post ini bermanfaat? Boleh bantu untuk share post ini. Terima kasih.

Cara Lapor SPT Pajak Orang Pribadi

Kalau kita sudah berpenghasilan, tentu berkewajiban membayar dan melaporkan pajak. Nah, lapor pajak dibuat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dibuat setiap tahun dan diserahkan ke negara paling lambat 3 bulan setelah tutup tahun, yaitu 31 Maret (untuk perorangan).

Post ini dibuat sebelum menutup tahun 2019 dengan maksud supaya bisa jadi panduan untuk menyusun SPT 2019 di tahun depan.

Jenis SPT Pajak Perorangan

Sebelum masuk ke cara pengisian SPT, cari tahu dulu kamu masuk jenis SPT yang mana. SPT Perorangan terbagi jadi 3 jenis, yaitu:

1. SPT 1770SS

SPT 1770SS adalah SPT dengan format paling sederhana dan mudah untuk diisi. Kriterianya adalah:

  • Pegawai dengan penghasilan bruto per tahun kurang dari atau sama dengan Rp 60.000.000,-

2. SPT 1770S

SPT 1770S diisi oleh perorangan dengan kriteria sebagai berikut:

  • Pegawai dengan penghasilan bruto per tahun lebih dari Rp 60.000.000,-

3. SPT 1770

SPT 1770 diisi oleh perorangan yang mempunyai usaha dan/atau pekerjaan bebas. SPT jenis ini merupakan yang terlengkap untuk diisi.

Cara Penyampaian SPT

Saat ini ada 2 cara penyampaian SPT, yaitu dengan manual dan online. Perbedaannya ada di alur penyampaian dan masing-masing punya keuntungan tersendiri.

A. Penyampaian SPT Secara Manual

Ini adalah cara penyampaian yang sejak dulu dilakukan oleh Wajib Pajak (WP).

  1. WP dapat mendownload atau mengambil form SPT di KPP terdekat.
  2. Isi formulir SPT.
  3. Datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
  4. Serahkan ke Petugas KPP paling lambat 31 Maret.

Simple kan. Dan positifnya WP dapat bertanya pada petugas jika mengalami kesulitan dalam pengisian.

Tapi negatifnya adalah tidak efisien waktu. WP harus antri giliran dalam menyampaikan SPT. Terlebih jika sudah mendekati tanggal deadline, antrian akan semakin ramai.

Oleh sebab itu Dirjen Pajak (DJP) memunculkan cara penyampaian SPT terbaru, yaitu secara online.

B. Penyampaian SPT Secara Online

Dengan online, sekarang WP dapat membuat kode billing, membayar, dan melaporkan pajak bisa lebih cepat dan mudah.

WP yang mau menyampaikan SPT secara online harus mengajukan EFIN dulu ke KPP, bagaimana caranya?

  1. Datang ke KPP terdekat.
  2. Bawa KTP, NPWP, dan Surat Permohonan EFIN (bisa di-download di sini atau minta di KPP).
  3. Petugas KPP akan memberikan EFIN untuk registrasi.
  4. Untuk registrasi EFIN, masuk ke web DJP Online https://djponline.pajak.go.id/registrasi kemudian verifikasi dan buat password.
  5. Selesai registrasi, maka akun telah aktif dan bisa digunakan untuk pelaporan online.
Registrasi EFIN SPT

Berikut langkah-langkah untuk lapor SPT secara online.

1. Siapkan Data Pelaporan
  • Nomor NPWP
  • Semua sumber penghasilan selama setahun, termasuk seluruh bukti potong PPh.
  • Daftar harta dan hutang per 31 Desember
2. Login ke Web DJP Online

Link DJP Online : https://djponline.pajak.go.id/account/login

Login DJP Online untuk SPT
3. Mulai Pengisian SPT Sesuai Data

Untuk cara pengisian SPT sesuai jenisnya, bisa klik link di bawah:

Jika SPT sudah selesai di-submit, maka WP akan menerima email notifikasi berupa Bukti Penerimaan Elektronik dari DJP. Maka SPT sudah berhasil diterima oleh DJP.

Saran, pelaporan SPT sebaiknya jangan terlalu mepet mendekati tanggal 31 Maret karena frekuensi pelaporan akan semakin tinggi dan berisiko server pajak menjadi down dan menyulitkan kita. Jika data sudah lengkap, lebih baik SPT dilaporkan segera.

Bagi yang mau buat EFIN, buat dari sekarang mumpung KPP belum terlalu ramai. Jika sudah memasuki masa pelaporan, antrian mulai panjang.

Menurutmu post ini bermanfaat? Boleh bantu untuk share post ini. Terima kasih.

Cara Isi Laporan SPT 1770S

Bagi Wajib Pajak yang perlu bantuan pengisian SPT 1770S, bisa cek di post ini. Laporan SPT dibuat 1 kali setahun dan paling lambat diserahkan 31 Maret.

Jenis Laporan SPT

Laporan SPT terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

  1. 1770 – Untuk Wajib Pajak (WP) yang membuka usaha.
  2. 1770S – Untuk WP pegawai yang berpenghasilan bruto lebih dari Rp 60.000.000,- setahun.
  3. 1770SS – Untuk WP pegawai yang berpenghasilan bruto kurang atau sama dengan Rp 60.000.000,- setahun.

Kamu perlu tahu dulu kamu termasuk sebagai WP kategori mana sebelum mengisi SPT.

Urutan Pengisian SPT 1770S

1. Siapkan Data

Data yang akan dipakai dalam pengisian SPT apapun jenisnya adalah:

  • Nomor NPWP
  • Data Penghasilan setahun beserta Bukti Potong
  • Daftar Harta dan Hutang

2. Login di DJP Online

Silakan login dulu di link DJP Online.

Jika kamu belum registrasi untuk pelaporan SPT online, bisa cek post Cara Lapor SPT Pajak Orang Pribadi sebagai panduannya.

3. Pengisian Formulir SPT 1770S

Ada 5 langkah dalam SPT 1770S, dimulai dari Data Form.

1. Data Form

Dalam Data Form, pilihlah Tahun Pajak, Status SPT Normal/Pembetulan, Pembetulan ke berapa (jika ini SPT Pembetulan).

Langkah 1 SPT 1770S

2. Lampiran II

Lampiran II itu berisi:

  1. Penghasilan yang dikenakan PPh Final, semacam dividen, bunga deposito atau bank.
  2. Harta pada akhir tahun, isi yang detail mulai dari Nama Harta, Tahun Perolehan, Harga Perolehan, Keterangan.
  3. Utang pada akhir tahun, diisi dengan detail nama pemberi pinjaman, alamat, tahun pinjam, nilai sisa di akhir tahun
  4. Daftar Susunan Anggota Keluarga, yang merupakan tanggungan dari Wajib Pajak.
Lampiran II SPT 1770S

3. Lampiran I

Terdapat 3 bagian dalam Lampiran I, yaitu:

  1. Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya, isinya adalah Bunga, Royalti, Sewa, Hadiah, Keuntungan dari Penjualan Harta, dan lainnya.
  2. Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak, jadi tidak akan dipungut pajak. Cukup dilaporkan saja.
  3. Daftar Bukti Potong PPh yang sudah didapat dari Pemberi Kerja/Pemotong Pajak.
Lampiran I SPT 1770S

4. Induk

Bagian Induk terdapat beberapa bagian seperti di bawah ini:

  1. Status Perkawinan (dipilih)
  2. Penghasilan Netto (diisi)
  3. Penghasilan Kena Pajak (dihitung otomatis)
  4. PPh Terutang (dihitung otomatis)
  5. Kredit Pajak (otomatis)
  6. PPh Kurang/Lebih Bayar (otomatis)
  7. Angsuran PPh Pasal 25 (jika ada)
Form Induk SPT 1770S

Selanjutnya ke Pernyataan, klik SETUJU, baru laporan diproses ke langkah berikutnya.

Selanjutnya tinggal verifikasi via email, jika sudah maka kamu sudah selesai pengisian dan menerima email bukti penerimaan elektronik dari DJP.

Sekian panduan untuk SPT 1770S. Jika ada yang mau ditanya, boleh comment atau email ke saya.

Kalau mau panduan isi Laporan SPT 1770SS, klik di sini.

Menurutmu post ini bermanfaat? Boleh bantu untuk share post ini. Terima kasih.

Cara Isi Laporan SPT 1770SS

Bagi Wajib Pajak yang perlu bantuan pengisian SPT 1770SS, bisa cek di post ini. Laporan SPT dibuat 1 kali setahun dan paling lambat diserahkan 31 Maret.

Jenis Laporan SPT

Laporan SPT terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

  1. 1770 – Untuk Wajib Pajak (WP) yang membuka usaha.
  2. 1770S – Untuk WP pegawai yang berpenghasilan bruto lebih dari Rp 60.000.000,- setahun.
  3. 1770SS – Untuk WP pegawai yang berpenghasilan bruto kurang atau sama dengan Rp 60.000.000,- setahun.

Kamu perlu tahu dulu kamu termasuk sebagai WP kategori mana sebelum mengisi SPT.

Urutan Pengisian SPT 1770SS

1. Siapkan Data

Data yang akan dipakai dalam pengisian SPT apapun jenisnya adalah:

  • Nomor NPWP
  • Data Penghasilan setahun beserta Bukti Potong
  • Daftar Harta dan Hutang

2. Login di DJP Online

Silakan login dulu di link DJP Online.

Jika kamu belum registrasi untuk pelaporan SPT online, bisa cek post Cara Lapor SPT Pajak Orang Pribadi sebagai panduannya.

3. Pengisian Formulir

Berikut langkah-langkah pengisian formulir SPT

Data Formulir SPT 1770SS
  1. Isi data formulir
    1. Tahun Pajak – Isi tahun pajak yang mau dibuat
    2. Status SPT
      1. Normal : jika ini laporan pertama kali yang dibuat untuk tahun pajak tersebut
      2. Pembetulan : jika ini laporan kedua, dst atau perbaikan dari laporan pertama yang telah di-submit
    3. Pembetulan Ke – Diisi jika Point #2 memilih Status Pembetulan
Bagian A Pajak Penghasilan SPT

Bagian Pajak Penghasilan diisi sesuai dengan Bukti Potong yang diterima dari Pemberi Kerja. Untuk pegawai, namanya 1721 A1 seperti di bawah ini.

Formulir 1721 A1
  1. Pajak Penghasilan
    1. Penghasilan Bruto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan dan Penghasilan Neto dalam negeri lainnya – isi langsung total penghasilan selama setahun (Point #8 di 1721 A1)
    2. Pengurangan – Point #11 di 1721 A1
    3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) – pilih TK/K0/K1/K2/K3 sesuai status pada tahun pajak. Nominalnya seharusnya = point #15 di 1721 A1.
    4. Penghasilan Kena Pajak – otomatis terisi. Nominalnya = Point #16 di 1721 A1.
    5. Pajak Penghasilan Terutang – otomatis terisi.
    6. Pajak Penghasilan Yang Telah Dipotong Pihak Lain – Point #20 di 1721 A1.
    7. Kurang Bayar – otomatis terisi.
Bagian B SPT 1770SS

Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang dikecualikan dari Objek Pajak : isi nilai penghasilan dari Bunga Tabungan maupun Deposito, Dividen, Keuntungan Reksa Dana, Pendapatan Sewa dll.

Mengenai Lapor Pajak Reksa Dana di SPT, sudah dibahas di sini.

Bagian C SPT 1770SS

Daftar Harta dan Hutang dalam SPT 1770SS hanya perlu isi total keseluruhan saja. Tapi Wajib Pajak (WP) tetap harus simpan data dan perhitungan total tersebut jika suatu saat dicek oleh petugas KPP.

Bagian D

Pernyataan klik Setuju baru bisa melanjutkan ke Langkah Berikutnya.

Selanjutnya tinggal verifikasi via email, jika sudah maka kamu sudah selesai pengisian dan menerima email bukti penerimaan elektronik dari DJP.

Sekian panduan untuk SPT 1770SS. Jika ada yang mau ditanya, boleh comment atau email ke saya.

Untuk Laporan SPT 1770S, bisa klik di sini ya.

Menurutmu post ini bermanfaat? Boleh bantu untuk share post ini. Terima kasih.

Cara Lapor Pajak Untuk Reksa Dana

Bagi kamu yang sudah atau berencana memiliki investasi reksa dana, namun masih bingung bagaimana cara lapor pajak terkait reksa dana dalam SPT Tahunan Pribadi, boleh coba cek langkah-langkah di bawah ini.

Sebelumnya, kalau kamu belum mengerti tentang instrumen reksa dana, boleh kenalan dulu di post Pengertian Tentang Reksa Dana.

Reksa Dana Instrumen Yang Tidak Dipotong Pajak

Sudah tahu belum kalau investasi di reksa dana tidak dipotong pajak penghasilan? Peraturannya diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995 berbunyi demikian:

Reksa Dana dapat berbentuk :

1. Perseroan; atau
2. Kontrak investasi kolektif.

UU Pasar Modal No 8 Tahun 1995 Pasal 18 Ayat 1

Kemudian disambung ke Undang-Undang Perpajakan UU No 36/2008, berbunyi:

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

Undang-Undang Perpajakan UU No 36/2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3 poin (i)

Alasan Reksa Dana Tidak Dipotong Pajak?

Jawabannya karena masing-masing investasi dalam reksa dana sudah dipotong pajak saat dikelola oleh Manajer Investasi (MI).

Misalkan MI menginvestasikan dana kelolaan nasabah ke deposito, saham, dan obligasi. Masing-masing instrumen sudah memotong pajak saat dikembalikan ke MI. Jadi saat nasabah mau mencairkan dananya, dana yang dia terima sudah Nett (bersih setelah dipotong pajak).

Reksa Dana Tetap Harus Dilapor Dalam SPT

Investasi di reksa dana memang tidak dipotong pajak, tapi tetap harus lapor pajak saat SPT Tahunan.

SPT Tahunan itu apa?

SPT Tahunan itu adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wikipedia

Yang wajib lapor SPT Tahunan adalah orang pribadi dan badan usaha yang memiliki NPWP.

Nah, untuk post ini khusus bahas laporan SPT untuk orang pribadi. SPT Orang Pribadi ada 3 jenis : 1770, 1770 S, 1770 SS. Apapun jenis SPTnya, cara pengisiannya kurang lebih tetap sama.

Cara Lapor Reksa Dana dalam SPT

Ada 2 pos yang harus diisi dalam laporan SPT jika kita memiliki reksa dana, yaitu sebagai harta dan sebagai pendapatan.

1. Reksa Dana Sebagai Harta

Kita akan lapor reksa dana kita sebagai harta jika :

Di akhir periode tahunan, yaitu 31 Desember, reksa dana itu masih menjadi milik kita.

Kalau sudah dicairkan sebelum 31 Desember, ya jangan dilapor. Artinya sudah tidak punya reksa dana lagi.

Contoh :

  • Tanggal 02 Maret 2018, Dewi membeli produk reksa dana A senilai Rp 3.000.000,-.
  • Sejak pembelian hingga 31 Desember 2018, Dewi tidak melakukan transaksi jual/beli.
  • Tanggal 31 Desember 2018, reksa dana A menjadi Rp 3.200.000,-.

Cara isi laporannya bagaimana?

Lapor Harta Reksa Dana dalam SPT

Catatan :

  1. Isi di Tabel dengan judul “Harta Pada Akhir Tahun”
  2. Kode Harta untuk Reksa Dana = 036
  3. Tahun Perolehan adalah tahun dimana reksa dana dibeli.
  4. Isi dengan Harga Perolehan, bukan Harga Pasar/Harga Perkiraan Terakhir. Dalam contoh, diisi dengan Rp 3.000.000,- walaupun dananya sudah berkembang menjadi Rp 3.200.000,-.
  5. Keterangan diisi dengan Nama Produk Reksa Dana dan Agen Penjual.

2. Reksa Dana Sebagai Pendapatan

Kita akan lapor reksa dana kita sebagai pendapatan jika :

Sepanjang tahun laporan, ada reksa dana yang dicairkan dan untung.

Contoh :

  • Tanggal 02 Mei 2018, Mel beli reksa dana B senilai Rp 5.000.000,-
  • Tanggal 10 Mei 2018, Mel jual reksa dana B seluruhnya dengan nilai Rp 5.100.000,-
    • Berarti Mel untung Rp 100.000,-
  • Tanggal 15 Mei 2018, Mel beli reksa dana C senilai Rp 10.000.000,-
  • Tanggal 20 Mei 2018, Mel jual reksa dana C seluruhnya dengan harga Rp 9.800.000,-
    • Berarti Mel rugi Rp 200.000,-

Cara isi laporannya bagaimana?

Lapor Pendapatan Reksa Dana dalam SPT

Catatan :

  1. Isi di tabel berjudul “Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak”
  2. Keuntungan dari Reksa Dana diisi di Jenis Penghasilan Lainnya Yang Tidak Termasuk Objek Pajak
  3. Jumlah yang diisi adalah nilai keuntungan saja, dalam contoh senilai Rp 100.000,-. Kerugiannya tidak perlu dilaporkan.

Penutup

Sebenarnya pengisian laporan SPT Tahunan tidaklah sulit. Yang terpenting adalah kelengkapan data selama 1 tahun yang dilaporkan.

Untuk reksa dana, seberapa besar atau kecil nilainya sebaiknya dilaporkan. Pelaporan tidak akan membuat kamu dikenakan pajak tambahan.

Menurutmu post ini bermanfaat? Boleh bantu untuk share post ini. Terima kasih.