Dividen Bebas Pajak, Investor Harus Bagaimana?

dividen bebas pajak

Investor saham dapat insentif bebas pajak untuk dividen, sudah tahu belum? Bagaimana cara kerja dan persyaratannya?

Mari cari tahu lebih detail.

Dasar peraturan

Bermula dari UU Cipta Kerja No 11 tahun 2020, maka diterbitkan yang namanya PMK No 18/PMK.03/2021. Peraturannya bisa di download di sini. Kalau mau baca mengenai dividen, bisa langsung lanjut ke Bagian Ketiga dari PMK tersebut.

Apa sih garis besarnya?

Intinya adalah Dividen dibebaskan dari pajak penghasilan.

Fyi, sebelum PMK ini muncul, dividen itu merupakan objek pajak dengan tarif 10%. Jadi kalau kita dapat dividen saham, 10% otomatis langsung dipotong untuk negara. Investor akan langsung terima bersih 90% saja. Nantinya kita tinggal laporkan di SPT Tahunan sebagai penghasilan kena pajak final.

Nah, dengan adanya PMK ini, investor akan terima full 100% tanpa dipotong pajak lagi.

Dalam hal ini, investor saham diuntungkan banget kan.

Dividen yang bebas pajak

Ada dividen jenis apa saja yang dibebaskan pajak?

  1. Dividen dari dalam negeri untuk pribadi.
  2. Dividen dari dalam negeri untuk wajib pajak badan.
  3. Dividen dari luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek maupun tidak diperdagangkan.

Untuk kategori 1 ini yang akan kita bahas karena yang bisa saya share dari pengalaman pribadi.

Persyaratan dividen bebas pajak

Ada syaratnya supaya dividen yang kita terima bebas pajak. Kalau tidak dipenuhi, maka kita harus bayar pajak dividen itu 10%.

Syaratnya adalah dividen yang diterima harus diinvestasikan kembali ke instrumen investasi di Indonesia.

Daftar instrumen yang boleh jadi pilihan reinvestasi adalah:

  1. surat berharga Negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah Negara Republik Indonesia;
  2. obligasi atau sukuk Badan Usaha Milik Negara yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  3. obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  4. investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah;
  5. obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  6. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
  7. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;
  8. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
  9. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham
  10. kerja sama dengan lembaga pengelola investasi;
  11. penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/ atau
  12. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar ini copy langsung dari pasal di PMK. Bisa dibilang ini hampir sebagian besar instrumen investasi yang ada di Indonesia bisa jadi pilihan reinvestasi.

Kalau bingung dengan rincian di atas, contohnya bisa diinvestasikan kembali ke:

  • obligasi (baik pemerintah maupun perusahaan Indonesia). SBN, FR, MTN, ORI dll termasuk di dalamnya.
  • Saham. Ini yang paling mudah. Toh dananya sudah ada di RDN saham.
  • Reksa dana.
  • Deposito, tabungan, giro. Produk keuangan bank.
  • investasi lain yang dapat persetujuan OJK.
  • Emas (logam mulia yang kadarnya 99.99% dan ada sertifikat SNI ya), bukan perhiasan.
  • Investasi ke perusahaan Indonesia (pemerintah/swasta).
  • Properti (tidak boleh yang subsidi dari pemerintah).

Kalau ada yang lain, silakan saja selama masih termasuk dari 12 instrumen yang disetujui di atas.

Jangka waktu investasi

Dividen yang sudah bebas pajak, wajib diinvestasikan ke instrumen investasi di Indonesia selama minimal 3 tahun ya.

Kalau tidak, insentif dianggap batal dan pajaknya harus dibayarkan oleh investor ke negara.

Cara lapor dividen bebas pajak

Kalau kamu bertanya, “Negara tahu dari mana kalau kita akan investasikan dividen tersebut?” Di sini caranya.

Kita harus lapor setiap tahun selama 3 tahun yang namanya Laporan Realisasi Investasi (e-reporting) di website DJP online. Tanggal pelaporannya sama seperti SPT Tahunan, 31 Maret tahun berikutnya.

Contoh kalau mau lapor Laporan Realisasi Investasi tahun 2021, paling lambat nanti di 31 Maret 2022. Masih lama sih, tapi prepare dulu data-data sepanjang tahun 2021 supaya ga bingung saat lapor nanti.

Cara lapornya bagaimana?

1. Aktivasi e-reporting

Setelah login akun di DJP Online, klik Profil > Aktivasi Fitur Layanan > eReporting Investasi > Save / Ubah Fitur Layanan. Lihat seperti gambar di bawah.

ereporting divien bebas pajak

2. Cek ke Layanan

Kemudian klik Layanan > di sana sudah ada layanan eReporting Investasi > klik eReporting.

3. klik Lapor

ereporting dividen bebas pajak

Ada 2 yang perlu dilaporkan:

  1. Jumlah dividen yang didapat. Jadi mumpung ini masih awal tahun 2020, mulai buat catatan daftar dividen yang didapat. Nama perusahaan, nominal dividen yang didapat dan nominal yang diinvestasikan kembali.
  2. Jumlah investasi. berisi tanggal investasi, jenis instrumen dan nominal investasinya.

Mulai berlaku

PMK ini diterbitkan 17 Februari 2021, tapi mulai berlaku sejak dari tanggal UU Cipta Kerja diterbitkan yaitu 2 November 2020. Artinya, jika ada yang menerima dividen tahun 2020 bisa minta restitusi (refund) ke DJP yang kadang lama dan sulit.

Berlaku sampai kapan? Sampai ada peraturan baru selanjutnya. Nanti saya update di blog kalau ada ya.

Sekian sharingnya. Semoga membantu ya.

Menurutmu post ini bermanfaat? Boleh bantu untuk share post ini. Terima kasih.

Baca juga : Review saham PBID, Produsen Kantong Plastik

Leave a Reply